Mitos 'Ratu Adil' (2): Kemunculan dan Tantangannya

Ini adalah lanjutan tulisan ‘Ratu Adil’: Gegar Budaya dan Peradaban, wacana Ki Sondong Mandali yang disampaikan kepada panitia sarasehan dengan tema: “Peran Media dalam Memasyarakatkan Fenomena Ratu Adil' yang diselenggarakan di Aula Gedung ‘Suara Merdeka’ Semarang, pada hari Sabtu, 22 Maret 2008. Tulisan ini diposting di sini atas izin beliau.

Perlu dijadikan pertimbangan, bahwa berabad-abad lamanya rakyat Jawa begitu intensif mendapatkan pengajaran kisah Mahabharata dan Ramayana lewat pagelaran wayang. Epos Mahabharata dan Ramayana bagaimanapun menceriterakan tentang etika bernegara. Ramayana bercerita tentang konflik antar negara, sementara Mahabharata menyajikan perebutan kekuasaan dalam sebuah negara (Hastina). Kedua cerita ini dalam versi Jawa dikembangkan sedemikian rupa bermuatan ‘kearifan Jawa dalam bernegara.’ Contohnya, para satria-satria kerajaan mana pun selalu diberi ‘bumi kesatrian,’ cerminan pranata sosial Jawa di zaman dahulu berupa ‘tanah perdikan’ dan ‘kabuyutan.’ Wacana ini bisa dikaji untuk ‘merumuskan’ sistem ‘otonomi daerah’ yang berpijak pada kearifan asli Jawa dan Indonesia. Contoh lainnya, setiap pagelaran wayang selalu dibuka dengan ‘janturan pambuka’: “Swuh rep data pitana, negari pundi ta pinangka pambukaning carita. Inggih negari … (Nuswantara)  kang kaeka adhi dasa purwa, gemah ripah lohjinawi, tata tentrem kerta lan raharja …. dst.”[Terjemahan: Syahdan kisahnya, negara mana yang dijadikan pembuka ceritera.  Ya, negara … (Nusantara) …. Yang merupakan satu dari sepuluh besar dunia, berkedaulatan dan dihormati negara lain, serba ada dan murah segalanya, subur buminya, aman makmur dan sejahtera.] Mungkin oleh budaya peradaban lain hal ini kurang dimengerti, maka sekedar dinilai sebagai ‘untaian kalimat indah.’ Namun, janturan pambuka pagelaran wayang bukan sekedar untaian kalimat indah. Ini adalah cita-cita normatif Jawa dalam hal bernegara yang juga mengandung kekuatan ‘mantra’ yang dimuatkan pada pakem irama, laras, dan pathet sulukan. Gunanya untuk menanamkan (internalisasi) cita-cita bernegara ‘ala Jawa.’ Maka, sebenarnya, internalisasi ‘kesadaran bernegara’ telah sedemikian rupa tertanamkan dalam hati sanubari rakyat Jawa.

Kanjeng Ratu Kidul (Foto: Gunawan Kartapranata)

Ketika internalisasi bernegara sudah berjalan lama, maka rakyat Jawa berpandangan bahwa negara adalah kanugrahan (berkah) dari Tuhan Yang Maha Kuasa, bukan sekedar kontrak politik sebagaimana teori modern dari Barat. Dipandang sebagai berkah, maka negara mestinya dipimpin seorang ‘ratu’ yang adil dan arif bijaksana.  Pada wacana inilah, Jawa memandang bahwa pemimpin negara adalah orang yang ‘kewahyon.’ Ketika pemimpin bukan yang ‘kewahyon’, maka tidak membawa ‘berkah’ bagi rakyat.

Kelahiran mitos ‘Ratu Adil’ dilatarbelakangi kenyataan bahwa pemerintah keraton dan penjajah Hindia Belanda jaman itu, jauh dari kriteria adil dan bijaksana. Di sisi lain, rakyat yang mendambakan perubahan sudah tidak memiliki daya dan kekuatan, sedangkan para ‘sujana sarjana’ (pujangga) yang hatinya berpihak kepada rakyat dibatasi ruang geraknya.  Maka, kemudian para pujangga ini menggulirkan wacana ‘pemberontakan’ dengan melahirkan mitos akan hadirnya ‘Ratu Adil’. Dengan demikian, mitos ‘Ratu Adil’ bisa kita asumsikan sebagai ‘pemberontakan’ kaum cerdik pandai Jawa dalam mengupayakan perubahan sosial masyarakat.

Apa mau dikata, ketika perjalanan sejarah hingga saat ini sekedar melahirkan karakter yang jauh dari kepatriotan yang memuat ‘rasa bangga memiliki dan menjadi Indonesia’. Sebagian besar diantara kita telah terjangkiti virus karakter yang akan menjerumuskan bangsa dan negeri ini ke ‘kiamat peradaban’. Virus watak yang saya maksud: ndomblong (bengong alias berdiam diri tidak berbuat apa-apa, baik karena tidak mau atau karena tidak tahu), nyadhong (menadahkan tangan/mengemis), nggemblong (bersekutu untuk menyelewengkan proyek), nyolong (mencuri/mengorupsi), dan nggarong (merampok, membobol).

Walaupun demikian, sekarang ini mitos akan hadirnya ‘Ratu Adil’ tetap ada di sanubari rakyat tertindas, terpinggirkan, dan terabaikan. Meski tidak ada upaya pemberdayaan apapun, mitos ‘Ratu Adil’ masih dipercayai rakyat. Hal itu akan memelihara sikap kritis terhadap keadaan negara dan bangsa yang sangat jauh citranya sebagaimana yang ada pada nurani rakyat, ‘negara adalah berkah Tuhan’. Getaran mitos tersebut secara alamiah akan semakin berkobar, yang makna harfiahnya: kecewa terhadap pemerintahan yang ada. Oleh karena itu, pada dasarnya, mitos ‘Ratu Adil’ bisa dijadikan tema gerakan rakyat untuk bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar negarawan. Peluangnya ke arah itu ada dan terbuka karena sistem perekrutan pemimpin secara pemilihan langsung oleh rakyat. Persoalannya, bagaimana menanamkan kesadaran kepada rakyat pemilih untuk bisa memberikan suara kepada tokoh pilihan yang negarawan tersebut menghadapi kenyataan bahwa rakyat pendamba hadirnya Ratu Adil pada kenyataannya lugu, sederhana, dan sudah pada posisi ‘kalah’. 

Maka, ini merupakan tantangan bagi para ‘sujana sarjana’ zaman ini untuk memandu pencerahan akan hak-haknya. Untuk itu, piwulang dalam Serat Wulangreh penting untuk mereka internalisasikan kembali pada rakyat agar mengarahkan mereka untuk memilih pemimpin yang bukan botoh, durjana, pemadat, dan orang berjiwa bakul saudagar. Perlu diingat pesan R.Ng. Ranggawarsita, hendaknya para sarjana sujana tidak ikut ‘kelu kalulun ing kalatidha’: berwatak ndomblong, nyadhong, nggemblong, nyolong, dan nggarong, ikut-ikutan menjadi pengkhianat Amanat Penderitaan Rakyat. 

Gusti tidak sare, dan alam semesta akan selalu melakukan seleksi alamiahnya. Peringatan kepada siapapun untuk tidak ‘ngundhuh wohing pakarti, diwelehake zaman’.

Swuhn.

Oleh Ki Sondong Mandali