Sistem Diklat Guru dan Implementasinya di P4TK PKn & IPS

Calon guru disebut guru pemula, yaitu guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat. Sebelum menjadi guru, calon guru wajib mengikuti program orientasi prajabatan Program Induksi Guru Pemula, yaitu kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pengembangan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran/bimbingan dan konseling bagi guru pemula pada sekolah/madrasah di tempat tugasnya. 

Jika tidak lulus menjadi pegawai lain selain guru, seperti penata usaha atau yang lainnya, atau dapat ditugasi mengajar sebagai guru tanpa jabatan fungsional guru. Jika lulus, guru pemula bisa menjadi guru dengan jabatan Guru Pertama.

Diklat Reguler

Untuk bisa menjadi Guru Muda, Guru Pertama harus ikut Diklat Dasar. Dari Guru Muda ke Guru Madya, harus mengikuti Diklat Lanjut. Dari Guru Madya ke Guru Utama, harus mengikuti Diklat Pengembangan. Ketiga model diklat ini masuk dalam kategori diklat reguler di PPPPTK PKn dan IPS.

Jika dibandingkan, sistem diklat guru versi LAN dan versi P4TK PKn dan IPS seperti di bawah ini:

versi LAN	versi PPPPTK PKn dan IPS	Perolehan Jabatan
Diklat Dasar	PIGP	Guru Pertama
Diklat Lanjut	Diklat Dasar	Guru Muda
Diklat Menengah	Diklat Lanjut	Guru Madya
Diklat Tinggi	Diklat Pengembangan	Guru Utama

Diklat Pengembangan

Diklat ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. Diklat Pengembangan lebih sering dilakukan atas dasar permintaan dari dinas pendidikan kota atau kabupaten, atau sekolah.

Contoh diklat pengembangan:

• Diklat Reformasi Metodologi
• Diklat Character Building
• Diklat Karakter Bangsa
• Diklat Anti Korupsi
• Diklat Budi Pekerti
• Diklat Bela Negara

Program BERMUTU

Program ini merupakan kerja sama dengan Bank Dunia (World Bank). Sehubungan dengan hal itu, dilakukan Diklat National Core Team (NCT) yang merupakan kewenangan pusat, Provincial Core Team (PCT) yang merupakan kewenangan provinsi, dan District Core Team (DCT) yang merupakan kewenangan kota/kabupaten. Telah dilakukan Pilot Project di 16 provinsi, di 75 kota/kab.

Program Pendampingan

Pendampingan dilakukan pada kepala sekolah, pengawas sekolah, guru pemandu, KKG, dan MGMP. Hal ini didasarkan pada kaderisasi sebelumnya. Dilakukan kajian terlebih dahulu ke daerah untuk mengetahui apa sebenarnya yang mereka perlukan di daerah.

Program Kerja Sama

Program ini dilakukan dengan LPMP, Dinas Pendidikan, Yayasan Pendidikan, dan industri berupa diklat dan pendampingan.

Demikian info singkat berdasarkan presentasi Kepala PPPPTK PKn dan IPS dalam menyambut  PKL Mahasiswa Pascasarjana Program Studi IPS dari Universitas PGRI Yogyakarta serta peraturan yang berlaku.